Ekonomi

UMP Kena Pajak Sudah Rasional

ABECE.ID, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan rencana pemerintah mengkaji ulang besaran pendapatan tidak kena pajak (PTKP), yang dinilai tinggi dibandingkan negara ASEAN dan akan disamakan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), dapat diterima secara rasional.

“Pendapat ini dapat dimaklumi dan diterima secara rasional sebagai tantangan untuk membedah komponen rasio pajak agar lebih ‘apple to apple’ dan ‘fair’ ketika dibandingkan dengan negara lain,” ujar Yustinus dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (20/7).

Kemarin (19/7), Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui Akurat.co di kompleks DPR, berpendapat bahwa PTKP Indonesia yang tinggi dan melebihi negara ASEAN, meskipun tingkat pendapatan per kapita Indonesia lebih rendah, sebaiknya diperhitungkan sebagai komponen sewaktu membandingkan rasio pajak atau level penerimaan pajak.

Saat ini, PTKP ditetapkan sebesar Rp54 juta per tahun atau pendapatan Rp4,5 juta per bulan. Sebab, besaran PTKP berdasarkan pendapatan per kapita memengaruhi penerimaan pajak yang tentunya berimbas ke rasio perpajakan (tax ratio).

“Dibandingkan dengan Malaysia, PTKP negeri jiran tersebut sebesar Rp13 juta per tahun. Semakin tinggi besaran PTKP dinilai akan semakin menggerus pendapatan pajak dan tax ratio yang saat ini masih 10,3%,” kata Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi saat ditemui di kompleks DPR, Rabu (19/7).

Melihat rencana pemerintah tersebut, Yustinus, secara umum, persentase insentif atau fasilitas sebaiknya menjadi faktor yang diperhitungkan dalam perbandingan.

Ia sependapat bahwa rasio pajak lebih bersifat indikatif dan tidak dapat dijadikan ukuran perbandingan yang presisi mengingat variasi komponen jenis pajak atau penerimaan yang berbeda-beda, termasuk jenis dan besaran insentif atau fasilitas.

“Kami mendukung upaya melakukan penelitian dan penghitungan ulang agar terumuskan formulasi rasio pajak yang lebih representatif dan dapat dibandingkan, agar dapat digunakan sebagai ukuran kinerja yang objektif dan fair,” kata Yustinus.

Ia mencontohkan misalnya memasukkan “natural resources revenue” (termasuk PNBP), iuran BPJS, pajak dan retribusi daerah, dan menghitung besaran insentif/fasilitas berupa pengurangan (deduction), pengecualian (exemption/exception), tax holiday/tax allowance.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah penghasilan sampai jumlah tertentu yang tidak dikenai pajak (non-taxable income) karena digunakan oleh wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya agar dapat bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang akan menjadi objek pajak (minimum standard of living/subsistence level allowances).

PTKP menurut UU disesuaikan dengan memperhitungkan harga kebutuhan pokok, dapat disesuaikan oleh Menteri Keuangan dengan pertimbangan DPR. []

(akt)

Alpha-One, Ponsel Android Mewah Ciptaan Lamborghini Jakarta - Sebagai produsen mobil sport, nama Lamborghini sudah tak diragukan lagi. Kali ini perusahaan asal Sant'Agata Bolognese, Italia itu, mencari ...
Lebih Dekat dengan Galaxy Note 8 Jakarta - Galaxy Note 8 telah resmi diperkenalkan Samsung. Ada sejumlah fitur yang jadi jagoan baru Samsung saat membuka tabir Note 8 di Galaxy Unpack...
Daftar Perbedaan Galaxy Note 7 vs Galaxy Note 8 Jakarta - Galaxy Note 8 telah resmi diungkap Samsung. Apa perbedaannya dengan Note 7 yang rilis tahun lalu? Berikut sebagian daftar perbedaannya dihim...
Android Oreo Siap Renyahkan Ponsel HTC Jakarta - Tak butuh lama bagi HTC untuk merasakan renyahnya Android Oreo. Produsen Taiwan ini menyebut siap meluncurkan update Android 8.0 dalam waktu...
Meizu M6 Note Meluncur Pamer Kamera Ganda & Snapdragon 625 Jakarta - Setelah Pro 7, Meizu resmi memboyong teknologi kamera ganda ke ponsel menengahnya. Produsen China ini baru saja meluncurkan M6 Note dengan k...
Galaxy Note 8 Sepintas Mirip Galaxy S8+, Apa Bedanya? Jakarta - Samsung resmi meluncurkan Galaxy Note 8 dalam ajang Galaxy Unpacked 2017 di New York, Amerika Serikat. Sepintas, tampilannya mirip smartphon...
Pasang
To Top